RilisNews, Aceh Timur – Mahasiswa dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) beserta beberapa LSM di Kabupaten Aceh Timur mengatakan, mereka akan kembali menggelar aksi demo Jilid II apabila kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), yang menelan miliaran anggaran Dana Desa (DD) itu kembali digelar.
Tak hanya itu, para aktivis yang tergabung dan menamakan dirinya, Barisan Rakyat Pejuang Keadilan (BRPK) juga mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar dalam aksi damai yang telah dipersiapkan itu.
Ketua HMI Cabang Aceh Timur Haris Shalaziq yang juga koordinator aksi unjukrasa pada Rabu, 16 Sebtember lalu mengatakan, aksi damai saat itu telah membuahkan hasil, dengan ditanda tangani isi petisi oleh perwakilan Pemerindah Daerah Aceh Timur. Selain itu, sambung Haris Shalaziq, dari pihak Kejaksaan Negeri Aceh Timur juga turut menerima isi petisi dan ditanda tangani oleh Kasi Pidsus Hafrizal sebagai perwakilan dari Kajari Aceh Timur.
“Kedua Instansi yang kita datangi itu mereka sepakat dan telah menandatangani isi petisi ataupun tuntutan dari para peserta aksi damai hari itu. Yang meminta agar beberapa lembaga itu segera menghentikan kegiatan Bimtek yang memakai dana desa ditengah pandemi Covid-19 seperti ini yang menghabiskan anggaran desa miliaran rupiah, dan agar kegiatan itu juga dapat diusut oleh pihak Kejaksaan,” kata Haris Shalaziq, Sabtu (19/9/2020).
Saat itu kata Haris, pada tuntutan sebelumnya juga diminta kepada Bupati Aceh Timur Rocky agar memecat Kadis DPMG dan mengusut keterlibatan pihak terduga lain dalam kegiatan Bimtek.
“Kami juga meminta agar diumukan penggunaan dana Covid19 APBK Aceh Timur sebesar Rp30,7 miliar rupiah, ini penting agar publik tahu, semestinya kegiatan bimtek itu tidak mesti harus dipaksakan disaat kondisi masyarakat desa masih ada yang mengaku belum mendapatkan haknya dana BLT seperti pengakuan ibu-ibu kemarin yang datang saat berunjukrasa, makanya, kami tegaskan, bahwa kami tak akan pernah diam untuk bersuara lantang memperjuangkan hak-hak masyarakat di Aceh Timur,” tegas Haris Shalaziq.
Menurut Haris, pihaknya bersama beberapa lembaga lainnya beserta masyarakat sudah menyatakan siap akan bergabung dalam aksi jilid II ini, hal itu kata Haris, tetap mengacu pada protokol kesehatan, dan aksinya secara damai untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum, yakni para pemangku amanah yang ada Aceh Timur.
“Kami berencana akan kembali menggelar aksi damai bila pihak instansi terkait di Aceh Timur memilih bungkam seperti macan ompong, dan dianggap tak mampu bersikap untuk menampung aspirasi rakyatnya, dan mereka beberapa lembaga seperti AKA, GMPK, HMI, FPI, KANA, L-KPK serta LAKI, dan sejumlah masyarakat lainnya sudah banyak yang ingin bergabung untuk memperjuangkan hak-haknya, kemungkinan korlapnya juga akan digilir demikian,” tambah Haris, aktivis HMI Aceh Timur ini.
Pernyataan serupa turut disampaikan oleh pimpinan Organisasi Masyarakat lainnya, ketua Front Pembela Islam (FPI), Tgk Nazaruddin misalnya, ia turut memastikan bahwa, aksi perjuangannya dalam membela hak rakyat tak pernah gentar, selagi itu untuk kebaikan masyarakat.
Menurut ketua FPI ini, Bimtek itu harus dihentikan ditengah situasi Covid-19 yang sedang melanda, bahkan banyak anggaran desa yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19, malah justeru kegiatan Bimtek dengan total miliaran justru tetap digelar dan dimasukkan dalam kegiatan dana desa.
“Disaat kondisi Covid-19 seperti ini masih ada oknum-oknum yang menggunakan uang rakyat, dengan suasana seperti ini tidak cocok diadakan Bimtek yang menghabiskan miliaran uang rakyat desa,” ujar ketua FPI Aceh Timur Tgk. Nazaruddin.
Atas dasar itu, ia mengaku akan kembali ikut bergabung bersama organisasi masyarakat lainnya yang ada di seluruh Aceh Timur, untuk kembali menggelar unjuk rasa, apabila pihak Pemerintah dan instansi terkait lainnya memaksakan bila kegiatan itu tetap digelar.
“Apabila permintaan kemarin tidak di indahkan, dan jika Bimtek itu tetap dilanjutkan kemungkinan kita tetap menggelar aksi lanjutan. Mungkin nanti ada hal-hal lain lagi yang akan kita sampaikan kepada pemerintah, karena banyak hal-hal lain yang akan disampaikan oleh masyarakat dan menjadi masukan untuk pemerintah, dan kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar bila pemerintah tidak mengindahkan aspirasi masyarakat,” pungkas Tgk. Nazaruddin.
Sumber: rilis.net
